Sebagaimana diketahui, pemerintah menjanjikan tiga hal kepada para atlet peraih medali emas Asian Games 2018. Tiga janji itu meliputi uang bonus sebesar Rp 1,5 miliar, status Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan sebuah rumah. Hanifan mengaku sampai sekarang belum ada kabar lebih lanjut soal statusnya sebagai PNS dan rumah yang dijanjikan tersebut.
“Yang sudah terima baru uang Rp 1,5 miliar. Dari Kementrian PUPR (Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Red) itu belum ada info (soal pemberian rumah, Red). Semoga segera cair. Karena kami juga sangat menunggu bonus itu. Bonus itu adalah janji yang harus ditepati,” ujar Hanifan saat dihubungi, Selasa (12/2).
Untuk statusnya sebagai PNS, Hanifan menuturkan bahwa ia sudah menjalani prosedur formalitas layaknya para atlet peraih medali emas Asian Games 2018 lainnya. Suami atlet silat putri Pipiet Kamelia itu pun berharap semua bonus yang belum dilunasi bisa secepatnya diberikan.
“Kalau status jadi PNS masih menunggu SK (Surat Keputusan, Red) Kemenpora. Semoga segera dikeluarkan SK-nya,” tutupnya.
Hanifan sendiri merupakan satu dari 14 atlet pencak silat Indonesia yang sukses meraih medali emas di Asian Games 2018. Hanifan merupakan juara di nomor tarung putra kelas C (55-60 kg). Ia mengalungkan medali emas setelah memecundangi pesilat asal Vietnam Thai Linh dengan skor 3-2.
Menpora Imam Nahrawi memperjelas bonus rumah bagi atlet peraih medali emas Asian Games 2018. Pemerintah hanya membangunkan rumah, tak menyiapkan tanahnya.
Asian Games 2018 sudah beres digelar sejak 2 September lalu. Bonus-bonus uang juga posisi sebagai pegawai negeri sipil (PNS) sudah diberikan, namun tersisa isu bonus rumah untuk peraih medali emas.
Agar tak menjadi isu liar, Imam pun menjelaskan persoalannya. Dia menegaskan rumah akan dibangun pemerintah lewat Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemen PUPR), namun dengan catatan tanah disediakan masing-masing atlet.
“Ya mungkin soal prosedur, soal verifikasi, karena modelnya pemerintah nanti membangunkan, tidak mengadakan tanah. Nah, ini yang perlu waktu, karena tak setiap atlet punya tanah. Karena nggak mungkin tanah disiapkan oleh pemerintah,” kata Imam di Kantor Kemenpora, Senayan, Selasa (12/2/2019).
“Kami sudah berulang-ulang rapat dengan Kementerian PUPR, ini soal realiasi dan waktu saja. Yang penting bonus uang sudah dibayar penuh, baik untuk atlet Asian Games dan Asian Para Games, bonus PNS juga sudah diterima kan, tinggal formalitas ceremony saja.”
Artikel Asli
